SK Bupati tentang Pencegahan Korupsi sudah Terbit
PURWAKARTA (enpe.com) – Penerapan aplikasi anti korupsi di Pemkab Purwakarta, menurut Bupati, masih rendah hanya 34,4%. Padahal, kasus korupsi hanya bisa dicegah dengan menerapkan aplikasi itu dengan sungguh-sungguh.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menegaskan hal itu kepada sejumlah media akhir pekan lalu. “Berdasarkan laporan pelaksanaan program anti korupsi terintegrasi, penggunaan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KORSUPGAH, di Pemkab memang masih rendah. Maka dari itu akan kita evaluasi terus,” jelas Anne.
Pihaknya menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi, maka Pemkab akan terus meningkatkan penerapan aplikasi anti korupsi ini. “Kita tentu berterima kasih kepada KPK yang telah mendampingi kami dalam program pencegahan korupsi di Pemkab Purwakarta,” ujarnya.
“Tahun ini ada alokasi dana Rp 15 miliar ke Tajug Gede Cilodong yang perlu diawasi.”
Ambu Anne menyatakan jajaran Pemkab Purwakarra akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegritas. “Sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa terus dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan MCP,” jelas Bupati.
Anne menambahkan, Pemkab akan terus berupaya agar penerapan MCP bisa optimal. “Kami juga telah menerbitkan SK Bupati terkait rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, yang dapat dijadikan pedoman bagi dinas-dinas untuk mempermudah kerja mereka,” kata Anne.
Bupati meminta agar para OPD lebih sungguh-sungguh menerapkan aplikasi pencegahan korupsi ini. “Kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Pencegahan korupsi di Pemkab Purwakarta memang sangat penting. Karena selama 10 tahun terakhir dugaan korupsi sangat marak. Bahkan di awal-awal pemerintahan Bupati Anne Ratna Mustika, sempat terungkap skandal dugaan korupsi hibah fiktif sebesar Rp 1 miliar kepada Kejari Purwakarta. Kasus hibah ini terjadi pada 2019.
Begitu juga dugaan korupsi di proyek-proyek besar seperti pembangunan air mancur Sri Baduga di Situ Buleud dan pembangunan kawasan wisata religi di Tajug Gede Cilodong Kopo Purwakarta. Belum soal mafia proyek, terutama diproyek penunjukan langsung, yang dipotong sampai 30% oleh mafia, yang selama ini masih eksis, dikendalikan pemain lama dengan ganti tim lapangannya saja.
Seorang petinggi di Pemkab Purwakarta menceritakan bahwa hingga kini semua proyek masih dikendalikan oleh oknum yang sama. “Sampai sekarang dia yang kendalikan semua proyek,” katanya.
Ia berharap agar LSM anti korupsi mengawasi kucuran dana sebesar Rp 15 miliar ke Tajug Gede Cilodong. “Bayangkan dalam posisi masyarakat lagi susah makan, masih juga memprioritaskan Tajug Gede,” jelasnya. (one/ril) editor : gsoewarno
