Head LineKomunitasPemda

APDESI PURWAKARTA DIDUGA SUNAT DANA DESA Rp 6,7 JUTA PER DESA

SEJUMLAH KADES PERTANYAKAN SOAL TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN ITU

PURWAKARTA (eNPe.com) – Sejumlah kepala Desa di Purwakarta menyoal pungutan per desa sebesar Rp 6,7 juta oleh pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Se Indonesia (Apdesi) Purwakarta. Pungutan yang dipotong tiap pencairan dana DD itu, kini dikeluhkan sejumlah Kades akibat tidak transparan.

Sejumlah Kades itu mengeluhkan soal ini kepada satu pejabat penting di Pemkab Purwakarta. “Potongan itu dilakukan tiap pencairan DD. Dan mereka mengeluh soal itu, terutama soal transparansi penggunaannya. Karena ini uang negara, maka mesti diaudit secara terbuka,” jelas pejabat itu kepada eNPe.com kemarin (6/12).

ANWAR SADAT

Menurutnya, potongan itu bervariasi. “Alokasi dari potongan itu, berdasarkan laporan mereka sebesar Rp 6,7 juta per desa. Dalam pembangunan Desa alokasi DD adalah murni untuk masyarakat. Jadi salah kalau Desa dibebani hal-hal seperti itu,” jelas pejabat itu.

Sejumlah Kades kepada media ini menyatakan mestinya desa jangan dibebani hal-hal seperti itu. “Kita lagi membangun, masih butuh dana banyak. Ini malah dipotong untuk iuran yang pemakaiannya tidak jelas,” ujar Kades dari Kecamatan Plered ini.

Menurutnya, apa yang dilakukan Apdesi kurang tepat. “Mestinya keberadaan Apdesi bisa menambah aliran dana ke Desa, bukan malah mengurangi,” jelasnya.

Sementara itu, Kades dari Kecamatan Wanayasa mengungkapkan hal yang sama. “Iuran ini terlalu mengada-ada. Perlu dikoreksi,” jelasnya.

PROJO MINTA USUT TUNTAS

Sementara itu, Ketua DPC Projo Asep Burhana menyayangkan adanya potongan dana desa yang dilakukan oleh Apdesi. “Projo mendapat tugas untuk mengawasi kasus-kasus dugaan korupsi Dana Desa. Karena sesuai Visi Indonesia, Desa mesti tumbuh mandiri,” jelas Asep.

Kalau ada pungutan seperti ini, jelas Asep, maka ini akan menjadi persoalan bagi Desa. “Kami akan kaji pungutan ini apakah ada aspek pidananya. Kalau ada kami akan meminta agar aparat hukum menindak tegas,” jelasnya.

ARTIKEL SERUPA  TAMBUNAN : SIKAP KRITIS SAYA TELAH MENAMPAR HARGA DIRI BUPATI ANNE

Ia menegaskan, Projo akan mengawasi secara ketat aliran dana desa ini. “Dana Desa tidak boleh ada korupsi lagi, murni 100% harus untuk masyarakat,” jelasnya.

Apdesi, menurut Asep, mesti kreatif. “Kalau kerjanya Apdesi hanya bisa memotong DD untuk iuran, maka anak TK saja bisa melakukan. Mereka kalau butuh dana untuk organisasi cari cara-cara yang kredibel,” jelas Asep.

Catatan media ini, di Purwakarta, ada 183 Desa, kalau satu Desa dipotong Rp 6,7 juta maka total dana yang masuk ke Apdesi sebesar Rp 1,2 miliar tiap pencairan. Dalam satu tahun pencairan dana DD sebanyak tiga kali. Itu artinya dalam satu tahun iuran yang masuk ke Apdesi Rp 3,6 miliar.

Sementara itu, Ketua DPC Apdesi Purwakarta Anwar Sadat ketika dikonfirmasi melalui sms enggan menjelaskan soal ini. Pertanyaan yang diajukan media ini hanya dibaca. Anwar, kader militan Dedi Mulyadi ini lebih suka diam ketimbang menjelaskan soal iuran ini. (bay/KDR).

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker