Head LinePemda

APA RISIKO TERBURUK ‘PEMAKSAAN’ PENERAPAN NEW NORMAL DI PURWAKARTA BAGI MASYARAKAT?

NEW NORMAL SAMA ARTINYA BUPATI DISINYALIR AKAN MEMBEBANKAN RISIKO WABAH INI KE MASYARAKAT

GUGUS TUGAS Percepatan Penanganan Covid-19 di Pemkab Purwakarta, jika dibandingkan dengan daerah lain sungguh berbeda dan tergolong aneh bin ajaib. Kasus Corona masih besar, 16 pasien masih terkonfirmasi positif, tapi Bupati memutuskan untuk masuk fase new normal.

Kebijakan keblinger ini bisa karena dua sebab. Pertama, Bupati tidak paham apa itu new normal. Apakah standar yang ditetapkan protokol WHO, buat Purwakarta sudah memenuhi syarat atau belum. Kedua, Bupati patut diduga tidak jujur bahwa langkah selama ini yang serba salah itu lebih disebabkan ketiadaan anggaran dan kemudian membebankan semua risiko wabah ini kepada masyarakat.

“Buat Purwakarta, kebijakan new normal itu belum saatnya. Karena Purwakarta belum memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh protokol WHO bahwa daerah itu mesti masuk zona hijau dulu, baru diterapkan new normal.”

Penjelasan simpel new normal adalah kita mulai belajar membiasakan diri hidup di tengah wabah Corona. Hidup berdamai dan berdampingan dengan Corona. Membaur dan menyatu. Dengan cara menerapkan protokol kesehatan 100%.

Protokol kesehatan itu apa? Intinya tiga hal. Pertama, hidup bersih rajin mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Dan Ketiga menjaga jarak. Tapi prasyarat itu mutlak dilandasi oleh satu hal yang 90% warga tidak punya; Yaitu Disiplin.

Kita Review apa yang salah dari kebijakan Bupati Anne Ratna Mustika selama ini dalam menangani wabah Corona yang ganas ini. Pertama, sejak awal secara anggaran tidak pernah mencerminkan kesungguhan dalam memberantas wabah ini.

Di Daerah lain, Dinas Kesehatan yang menjadi Dinas yang paling menentukan rata-rata anggarannya mencapai Rp 80 miliar sampai Rp 100 miliar. Di Purwakarta berapa? Dinas Kesehatan hanya mendapat Rp 5 miliar. Sungguh tidak masuk akal. Di mana letak kesungguhan Bupati melindungi rakyatnya hanya dengan uang Rp 5 miliar? Sangat naif.

Lalu ketika memutuskan PSBB? Apa yang dilakukan oleh Bupati? Bukan PSBB laiknya kebijakan Presiden. Tapi PSBB Parsial. Hanya enam Kecamatan yang masuk zona merah. Saat menentukan zone merah satu kecamatan pun serampangan tidak jelas ukurannya.

Kecamatan Pesawahan yang tidak ada pasien terkonfirmasi positif malah masuk program PSBB, karena dinilai zone merah. Sementara Kecamatan Wanayasa yang jelas-jelas ada dua pasien terkonfirmasi positif malah tidak PSBB.

Kenapa terjadi seperti ini? Lagi-lagi soal anggaran. Tidak ada duit. Terlalu berat buat APBD Pemkab Purwakarta kalau harus membiayai Bansos ke semua masyarakat.

Begitupun ketika masuk PSBB Komunal, hanya di sembilan Desa/Kelurahan yang zona merah. Sementara di Babakancikao, Sukatani, Bungursari, Wanayasa yang jelas-jelas ada warga terkonfirmasi positif tidak terkena PSBB Komunal. Serba salah kaprah.

Cara Bupati menyembunyikan informasi soal kematian pasien dengan status PDP yang tiba-tiba berjumlah 15 warga juga luar biasa rapihnya. Sampai sekarang publik tidak pernah tahu, 15 pasien yang tewas itu dari Desa/Kelurahan mana?

Padahal kalau di Daerah lain, ada kejadian kematian itu diinformasikan detail, penyebabnya, riwayat perjalanannya, dari Desa dan Kecamatan mana. Ini agar warga sekitar bisa lebih waspada.

Kini Bupati dengan serta-merta akan menerapkan new normal. Padahal sesuai protokol WHO, new normal hanya boleh diterapkan di daeah yang sudah zona hijau.

Purwakarta secara umum masih merah. Karena jumlah ODP dan PDP terus naik turun dan masih ada 16 pasien terkonfirmasi positif Corona.

Kenapa Bupati tidak mengindahkan protokol WHO? Bisa jadi karena dua hal. Pertama, biar disebut keren, padahal kondisinya masih amburadul. Kedua, karena disinyalir ingin menghilangkan beban anggaran dan menimpakan penanganan wabah Corona dibebankan ke masyarakat. Cuma ya itu, lagi-lagi tidak jujur ke rakyatnya.

Lalu apa risikonya buat rakyat Purwakarta? New normal memang jalan realistis yang terjal. Karena butuh prasyarat berat, yaitu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kita tahu bahwa kebijakan Bupati soal new normal salah besar. Risiko ada di pundak masyarakat. Karena, begitu new normal diterapkan maka kehidupan seolah sudah normal. Tanpa disiplin wabah ini akan membesar dan berkepanjangan. Masyarakat yang akan menjadi korban.

Maka dari itu, kita sangat menyayangkan kebijakan ini. Ingat rilis WHO terbaru, bakal ada gelombang kedua wabah Corona dengan korban lebih besar. Dan kemarin Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahaya wabah Corona gelombang kedua yang perlu diwaspadai.

Mari kita nikmati kebijakan Bupati ini dengan senyum kecut. Sekecut-kecutnya. Pahit buat masyarakat, dan tentu sangat nikmat rasanya buat Bupati. (PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close