Head LineKriminalPemda

ANGGARAN SEKDA Rp 53,2 MILIAR, SEBESAR Rp 10 MILIAR BERPOTENSI DIKORUPSI

PROYEK DIRANCANG AGAR NILAINYA DI BAWAH Rp 200 JUTA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Pada APBD 2019, anggaran Sekda Purwakarta sebesar Rp 53,2 miliar. Dari jumlah itu, menurut satu aktivis antikorupsi, sebesar Rp 10 miliar atau 18,8% dari anggaran Sekda itu punya potensi besar untuk dikorupsi.

Zaenal Abidin, Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta menegaskan itu kepada eNPe.com semalam (14/7).

SEKDA IYUS PERMANA

“Setelah kita hitung, dari total anggaran Sekda sebesar Rp 53,2 miliar, sebesar Rp 10 miliar itu proyek penujukkan, yang nilainya di bawah Rp 200 juta. Jumlah ini tentu keterlaluan. Terlalu besar,” jelas ZA sapaan akrab Zaenal.

Mestinya, menurut Zaenal, proyek penunjukan tidak boleh lebih dari 5% dari pagu anggaran. “Kalau sampai 18,8%, itu berarti ada niat sejak awal dan tersistematis untuk mengotak-atik anggaran,” jelasnya.

Dana APBD itu, menurut ZA, dana milik rakyat. “Kalau pemakain dana APBD ditentukan oleh ‘telunjuk jari’ ini tentu keterlaluan. Dan pengawasan pada pemakaian dana penunjukan harus lebih ekstra ketat,” jelas Kader PBB ini.

Pihaknya meyakini bahwa di dinas lain juga terjadi hal yang sama. “Kita akan cek secara keseluruhan, jadi nanti kelihatan apakah pengalokasian dana APBD ini sehat atau tidak,” jelasnya.

PROYEK-PROYEK DI BAWAH Rp 200 JUTA DI SEKDA.

Berikut ini adalah hasil kajian GMPK Purwakarta dianggaran Sekda yang nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta.

Total anggaran Sekda Rp 53,2 miliar.

Program Layanan Administrasi Perkantoran dari total Rp 15,4 miliar, proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta sebesar Rp 1,2 miliar.

Program Sarana dan Prasarana Aparatur, dari anggaran Rp 23,8 miliar, proyek yang di bawah Rp 200 juta sebesar Rp 3,8 miliar.

Program peningkatan disiplin Aparatur sebesar Rp 150 juta semua di bawah Rp 200 juta.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 2,8 miliar, proyek yang di bawah Rp 200 juta senilai Rp 350 juta.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp 500 juta, proyek yang di bawah Rp 200 juta sebesar Rp 300 juta.

Program Penataan Pengaturan Perundang-undangan sebesar Rp 1 miliar, proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta mencapai Rp 550 juta.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 1,3 miliar, proyek yang di bawah Rp 200 juta mencapai Rp 125 juta.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan senilai Rp 875 juta, semua proyek dibawah Rp 200 juta.

Program Penataan dan Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sebesar Rp 300 juta, semua di bawah Rp 200 juta.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja OPD sebesar Rp 275 juta, semua di bawah Rp 200 juta.

Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja OPD sebesar Rp 510 juta, proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta sebesar Rp 310 juta.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan senilai Rp 175 juta.

Program Fasilitasi Kemasyarakatan dan keagamaan sebesar Rp 4,3 miliar, sebesar Rp 1,1 miliar di bawah Rp 200 juta.

Dan Program Fasilitasi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 1,55 miliar, proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta sebesar Rp 600 juta.

Sekda Pemkab Purwakarta Iyus Permana, ketika dikonfirmasi lewat sambungan whatsapp dan sms untuk menjawab soal ini lebih memilih diam. Iyus enggan menjawab upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media ini. (nur/PU).

 

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *