KMP Nilai Dedi sedang Penebusan Dosa
PURWAKARTA (enpe.com) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Purwakarta menyatakan, mestinya Bupati Anne Ratna Mustika merasa malu. Karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bekerja setelah mendapat interuksi dari Dedi Mulyadi. Padahal, kewenangan untuk mengatasi persoalan di sini ada di Bupati.
Koordinatir Aliansi BEM Purwakarta Muhammad Hidayatullah menegaskan hal itu kepada enpe.com semalam (18/11/21). “Kewenangan untuk mengurusi problem Purwakarta adalah Bupati dan OPD-OPD. Bukan Dedi Mulyadi,” jelas Muhammad.
Konten-konten Youtube Dedi Mulyadi itu, menurutnya, adalah kritik terhadap Bupati. “Dedi boleh melakukan itu, sepanjang atas nama pribadi. Kewenangan menyelesaikan problem tetap ada di Bupati,” jelasnya.
Maka dari itu, menurut Muhammad, Bupati mestinya punya rasa malu. “Publik bisa membayangkan, bagaimana OPD-OPD itu bisa disuruh-suruh Dedi Mulyadi. Mestinya Bupati punya rasa malu dong, tidak mampu menggerakkan perangkat birokrasinya untuk menyelesaikan masalah yang muncul,” tandasnya.
“Dedi itu seperti lagi penebusan dosa. Dia dulu 10 tahun berkuasa ya tidak melakukan apa-apa. Sekarang dia seolah bisa beresin semua soal.” (Ketua KMP Zaenal Abidin, MP)
Muhammad menilai, problem utama yang ada tetap ada di Bupati. “Bupati Purwakarta kehilangan eksistensinya. Di mana peran dan fungsi Anne Ratna Mustika sebagai Bupati hilang,” jelasnya.
Ini artinya, menurut Muhammad, Bupati telah gagal memimpin Purwakarta. “Kami siap menjembatani Dedi Mulyadi jika ingin berdialog dengan Bupati Anne. Kita bisa melakukan aksi untuk menyampaikan kritiknya atas kinerja Bupati yang gagal ini,” jelas Muhammad.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku atas nama pribadi melakukan aksi penertiban di pasar-pasar. Dalam setiap aksinya DM, sapaan akrab Dedi menginteruksikan para OPD untuk menata kawasan yang kumuh dan semrawut.
Aksi Dedi sempat diprotes oleh Yudha Dawami Abdas, mahasiswa STAI Muttaqien asli Plered Purwakarta. Yudha menilai apa yang dilakukan Dedi bukan kewenangannya.
Mendapat kritik itu Dedi marah. “Saya bekerja atas nama pribadi. Ini bentuk kepedulian saya akan kebersihan,” ujar Dedi ngeles ketika dicecar Yudha, aktivis HMI, soal kewenangan itu.
Ketua HMI Cabang Purwakarta San San Ramdhani menilai di Purwakarta telah terjadi kekosongan kepemimpinan. “Maka dari itu, inisiatif DM bersih-bersih pasar itu bagus. HMI akan dukung lagi DM untuk jadi Bupati Purwakarta nanti,” ujar San San menyindir seniornya.
BUKAN KEWENANGANNYA
Sementara itu Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin, MP menyatakan langkah yang dilakukan Dedi sudah di luar jalur kewenangannya. “Itulah kenapa ketika ada mahasiswa yang mempertanyakan kewenangannya, Dedi marah dan berlindung atas nama pribadi,” jelasnya.
“Sebagai pemimpin Bupati Anne telah gagal.” (Koordinator Aliansi BEM Purwakarta Muhammad Hidayatullah).
Menurut Zaenal, problem apapun yang ada di Purwakarta itu kewenangan eksekutif. “Jadi kalau ingin problematika di Purwakarta tertangani, Dedi mestinya menyampaikan ke isterinya yang sekarang menjadi Bupati. Baru itu jalurnya benar,” jelasnya.
Dedi, menurut Zaenal, tidak bisa berlindung atas nama pribadi. “Kalau mau bersih-bersih masalah di Purwakarta atas nama pribadi boleh. Tapi jangan terus jadi konten di youtube dan menginteruksikan ke OPD-OPD. Ini yang jadi lucu.”
Bagi Zaenal, langkah Dedi itu seperti penebusan dosa. “Sekarang dia sibuk menata Purwakarta, sementara saat dia 10 tahun berkuasa tidak melakukan apapun. Jadi karena merasa berdosa, sekarang sibuk beres-beres, seolah dia bisa tangani semua. Jadi lucu saja,” ujar ZA, sapaan akrab Zaenal. (one) editor : gsoewarno
