PemdaStraight News

AKIBAT ANGGARAN MASIH SAKIT-SAKITAN, TUNJANGAN GAJI ASN HANYA DI BAYAR 40%

ASN RESAH DAN KECEWA, MENUNTUT DIBAYAR PENUH SESUAI HAKNYA

PURWAKARTA  (newspurwakarta.com) – Aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Purwakarta “menjerit” kaget. Pasalnya, Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) mereka hanya diterima 40% dari semestinya. Menurut Plt Sekda Purwakarta, pembayaran sebesar itu karena Pemkab secara anggaran belum mampu membayar penuh.

Iyus Permana, Plt Sekda Purwakarta menegaskan hal itu kepada newspurwakarta.com kemarin (19/2). “Jadi kemampuan Pemkab memang segitu. Ini karena postur anggaran kita memang belum mampu,” jelasnya.

PLT SEKDA IYUS PERMANA

Sejumlah ASN menggerutu, akibat potongan tunjangan gaji (TKD) yang terlalu besar. “Masa hak kami dipotong sampai 60%. Yang benar saja,” jelas satu ASN eselon III.

Menurutnya, Pemkab mesti mempertimbangkan potongan TKD ini jangan terlalu besar. “Ini sama saja kami sudah bekerja penuh hanya dihargai 40%,” jelasnya.

Seorang ASN lain mengungkapkan kekecewaan yang sama. “Gaji saya 3,7 juta rupiah. Tapi TKD yang kami terima hanya dibayar 40% dari UMK. Ini menyalahi aturan,” jelasnya.,

Sementara itu, Iyus menambahkan, kebijakan ini terpaksa diambil karena postur anggaran kita memang belum mampu. “Banyak Pemkab yang tidak mampu membayar TKD secara penuh. Jadi tidak hanya Purwakarta. Tentu kalau postur anggaran kita sudah normal TKD itu akan dibayarkan penuh,” jelasnya.

MESTI BERSYUKUR

Menurut Iyus, meski hanya dibayar 40%, para ASN mestinya bersyukur. “Banyak yang mengalami kenaikan berlipat gara-gara mendapat tunjangan ini. Ada yang semula hanya Rp 800 ribu gaji per bulan, setelah mendalat TKD menjadi Rp 3,5 juta. Ini kan besar,” jelasnya.

Menurut Iyus, memang ada saja ASN nakal yang masih mempersoalkan masalah ini. Padahal dengan adanya TKD ini gaji mereka naik tajam. “Kami anggap wajarlah kalau masih ada yang belum puas. Bagi yang kecewa, silahkan datang ke saya. Akan saya jelaskan,” tutur mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini.

Iyus menambahkan, untuk TKD Purwakarta memang baru pertama ini. “Kita perlu alokasikan anggaran Rp190 miliar untuk membayar TKD,” jelasnya.

ARTIKEL SERUPA  KETIKA newspurwakarta.com IKUT PUASA DARI BERITA KASUS

TKD ini, jelas Iyus, memang sangat menguntungkan bagi staf. Menurutnya, “Untuk Kadis dan Kabadan adanya TKD malah bisa mengurangi pendapatan. Karena dengan adanya TKD tunjangan lain dihapus,” jelas Iyus.

Sepanjang catatan newspurwakarta.com, postur anggaran APBD Purwakarta hingga kini belum kunjung sehat. Ini adalah efek dari salah kelola anggaran, saat Dedi Mulyadi masih menjabat sebagai Bapati. Di ujung pemerintahannya, pada 2017, Dedi menyisakan banyak masalah.

Kini, anggaran pembangunan Pemkab Purwakarta, yang biasanya bisa mencapai Rp 400 miliar per tahun, yang berasal dari APBD, sekarang hanya sebesar Rp 70 miliar. (fan/bay/PU).

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker