Uncategorized

ABAIKAN INTERUKSI BUPATI, KADIS PMPTSP DIDUGA ‘MAIN MATA’ DENGAN PENGEMBANG PERUMAHAN

SAAT MAU DITEMUI KPP, KADIS NURCAHYA KABUR

PURWAKARTA (eNPe.com) – Bupati Purwakarta menginteruksikan agar semua izin perumahan dibatasi per 5 hektare, tapi interuksi itu diabaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin untuk perumahan Royal Campaka lebih dari 5 hektare. Satu aktivis antikorupsi menyatakan kasus ini mencurigakan dan mesti diungkap tuntas.

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menegaskan hal itu kepada eNPe.com semalam (29/12). “Komitmen Bupati untuk mempertahankan lahan pertanian itu bagus. Tapi kebijakan ini mesti dipahami oleh kepala dinasnya. Ini adalah bentuk penyimpangan kebijakan yang serius. Kami akan pertanyakan soal ini,” jelas Zaenal.g

ZAENAL ABIDIN

Manajer Proyek Perumahan Royal Campaka milik Perum Perumnas Irwan Cristiawan membenarkan kalau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Royal Campaka seluas 23 hektare. Sementara IMB yang sudah keluar untuk 1.499 unit rumah. Dalam catatan redaksi, jika setiap rumah lahan terpakai seluas 100 m2 maka izin IMB yang terbit pun lebih dari 5 hektare, atau seluas 14,9 hektare.

Zaenal menambahkan, Purwakarta sekarang sedang dalam tahap krisis pangan. “Ini terjadi akibat perubahan fungsi lahan yang masif dari sektor pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Ini yang harus kita cegah,” jelas Master bidang Pertanian dari UGM ini.

Karena itu, ia mengaku prihatin dengan kondisi ini. “Ini bisa terjadi akibat mental korup yang terjadi di lingkungan Pemkab Purwakarta. Terutama Dinas PMPTSP dan Distarkim. Tidak mungkin mereka berani melanggar interuksi Bupati tanpa “pelicin”,” jelas ZA, sapaan Zaenal.

KADIS PMPTSP KABURĀ 

Sebelumnya, saat Bupati Anne Ratna Mustika bertemu dengan Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) saat itu menegaskan bahwa Bupati telah menahan 24 izin terkait perumahan akibat meraka berada di lahan persawahan. “Kita ingin pertahankan sawah di Purwakarta, meski izin meraka ada di zona kuning tetap akan kami batasi,” jelas Anne saat itu.

Saat beberapa waktu lalu, media ini dan wakil Ketua KPP Tarman Sonjaya bertemu dengan Kadis PMPTSP Nurcahya, sang kepala dinas juga menegaskan hal yang sama. “Jalan keluarnya kita akan terbitkan per 5 hektare, ini agar ada ruang yang luas untuk menata posisi sawah,” jelas Nur saat itu.

Tapi belakangan Nurcahya justru menerbitkan Izin untuk Royal Campaka lebih dari ketentuan sesuai interuksi Bupati. Bahkan saat Tim dari KPP mendatangi ruang kerja Nurcahya, sang Kadis langsung kabur lewat pintu belakang. “Baru kali ini KPP ditolak oleh seorang kepala dinas. Kadis yang kabur dan ketakutan dengan KPP itu pasti akibat punya dosa soal penyimpangan kebijakan. Kasihan dia,” jelas satu pengurus KPP semalam.

Upaya media ini konfirmasi ke Nurcahya juga diabaikan. Pesan whatsapp yang dikirim hanya dibaca. Nur lebih suka diam ketimbang menjelaskan kenapa persoalan ini muncul.(bay/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close