KPK MESTI TELUSURI ALIRAN DANANYA KE MANA SAJA
DEDI Mulyadi kemarin (4/8/21) akhirnya diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi di Kabupaten Indramayu. Tentu ini berita yang luar biasa menghebohkan. Karena selama ini banyak laporan ke KPK terhadap dugaan korupsi Dedi Mulyadi selalu mentah di tengah jalan.
Kemarin hampir semua media besar memberitakannya. Dedi Mulyadi kepada kompas.com sampai perlu menekankan sambil mengatakan,”Ini tidak ada apa-apa.” Sementara kepada Pikiran Rakyat Dedi sampai perlu menekankan pula dengan pernyataan,”Setelah diperiksa, saya pulang rileks saja.”
DM sapaan akrab Dedi rupanya perlu menekankan ke publik kalau dia baik-baik saja.
“Banyak dugaan korupsi Dedi Mulyadi selama menjabat Bupati Purwakarta, yang dilaporkan ke KPK selama ini tidak jelas ujung pangkalnya.”
Kasus yang disidik KPK adalah hasil pengembangan. Karena ada anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar. Sementara DM waktu itu adalah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku selama 1 jam diperiksa dan dicecar dengan tiga pertanyaan terkait kedekatannya dengan dua tersangka yang dari partai Golkar itu.
Publik tentu berharap pengembangan kasus ini tuntas setuntas-tuntasnya. Karena dalam kultur politik di Indonesia Ketua Partai pasti berposisi sebagai pengendali semua anggota DPRDnya.
Dedi sampai perlu menekankan ke publik melalui dua media besar karena dia punya kepentingan menyelamatkan citranya. Maka dari itu bisa jadi apa yang diucapkan berbanding terbalik dengan apa yang ada di hati nuraninya saat sedang sendiri di sudut kamar.
Publik berharap KPK tidak bodoh seperti yang selama ini dipertontonkan kepada raykat Purwakarta. Apapun fakta membuktikan, banyak dugaan korupsi Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati, yang dilaporkan ke KPK tidak ada yang jelas ujungnya.
Sebutlah misalnya dugaan korupsi penghasilan tetap (Siltap) yang pernah dilaporkan pada 2018 oleh LSM Anti Korupsi KPP. Begitu juga kasus dugaan korupsi proyek yang dilaporkan LMS anti korupsi KMP ke KPK.
Semua tidak berujung dan nyaris tak terdengar.
Hingga kini “permainan” proyek di Pemkab Purwakarta juga diduga belum steril dari kaki tangan orang-orang DM. Pola dan pemainnya saja yang diduga beda bentuk. Meskipun DM sudah bukan Bupati lagi.
Dan aparat hukum hanya bisa diam seribu bahasa.
Belum soal dugaan korupsi di proyek Tajug Gede Cilodong, terutama soal dugaan sumbangan pihak ketiga yang sampai kini masih belum jelas penggunaan dan pertanggung jawabannya. Saat itu DM adalah Ketua DKM masjid itu.
Maka dari itu, di luar urusan reputasi KPK yang lagi ancur-ancuran akibat dibuat lemah oleh rezim. Pemanggilan KPK ke Dedi, buat publik Purwakarta adalah angin segar. Persis seperti kita lagi dahaga nemu sprite dingin di tengah padang pasir.
“Ahhhhh …. segerrrrr benerrrr ….. ngeri-ngeri sedaaap …” (newspurwakarta.com) editor : mridwan
